Bagaimana Bawaslu Memetakan Kerawanan Pelanggaran Disaat Tahapan Kampanye
|
Kota Tarakan, Bawaslu Kaltara - Memasuki tahapan kampanye Pemilihan Umum tahun 2024 yang sudah di depan mata Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara melakukan mitigasi dan menyusun strategi pengawasan kampanye bersama Bawaslu Kabupaten/Kota pada kegiatan rapat kerja persiapan pengawasan tahapan kampanye Pemilu tahun 2024 se-Provinsi Kalimantan Utara semalam, Hotel Duta Tarakan, Kamis (17/11)
Person in charge atau PIC dalam pelaksanaan tahapan kampanye kali ini adalah Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kaltara. Menjadi nahkoda dalam divisi PP dan Datin, Fadliansyah, mengatakan bahwa draft alat kerja pengawasan kampanye sudah ada, silahkan dibahas di masing-masing Kabupaten/Kota untuk selanjutnya diturunkan kepada Panwaslu Kecamatan.
“ada perbedaan alat kerja pengawasan yang di konsep divisi penanganan pelanggaran saat ini dimana setiap item di dalam alat kerja pengawasan itu berimbas pada norma hukum yang ada pada Undang-undang Pemiluâ€, ucap Fadli saat memberikan materi
Selain itu, anggota Bawaslu Kaltara yang telah memiliki satu anak ini  juga menegaskan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota bahwa dia tidak ingin pic Divisi PP dan Datin ada kendala saat pengawasan di lapangan, dan mitigasi yang sudah dilakukan kali ini bisa sampai ke Panwaslu kecamatan, selanjutnya akan dipantau sejauh mana progres tugas yang sudah dilakukan di tingkat Kabupaten/Kota.
[caption id="attachment_2471" align="aligncenter" width="1280"]
foto Fadliansyah (kordiv pp datin )pada saata menyampaikan materi dalam kegiatan rapat kerja persiapan pengawasan tahapan kampanye Pemilu tahun 2024 se-Provinsi Kalimantan Utara[/caption]
Dalam kegiatan tersebut, hadir pula Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Kaltara, Rusdiansyah menyampaikan, â€berkaitan dengan dukungan anggaran pengawasan kampanye untuk periode November dan Desember terdapat pokja pengawasan kampanye dan penertiban APK yang harus segera dipersiapkan administrasinya dalam bentuk SK Tim Pokja dan laporan pengawasan tahapan kampanye, karena anggarannya sudah tersediaâ€, ungkapnya
Selanjutnya, disesi akhir pertemuan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota menyusun rencana aksi pengawasan tahapan kampaye Pemilu tahun 2024 yang diinventarisir dari usulan peserta yang hadir agar tidak terjadi irisan dengan kegiatan-kegiatan akhir tahun  di Kabupaten/Kota pada saat tahapan kampanye berlangsung.
Sejauh pemantauan Bawaslu Kaltara, di tahapan kampaye pada Pemilu kali ini memang sangat krusial dan harus diperhatikan karena akan banyak potensi terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh peserta Pemilu. Â Sehingga peran Bawaslu sebagai pengawas dalam pelaksanaan setiap tahapan yang berlangsung dipastikan memiliki pengetahuan dan pembacaan yang kritis terhadap regulasi dan norma yang berkenaan dengan kampanye demi terciptanya Pemilu berkualitas Pemilu damai tahun 2024. (ysr).
Penulis : Andi Yusril
Editor : Kyoto_R
foto Fadliansyah (kordiv pp datin )pada saata menyampaikan materi dalam kegiatan rapat kerja persiapan pengawasan tahapan kampanye Pemilu tahun 2024 se-Provinsi Kalimantan Utara[/caption]
Dalam kegiatan tersebut, hadir pula Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Kaltara, Rusdiansyah menyampaikan, â€berkaitan dengan dukungan anggaran pengawasan kampanye untuk periode November dan Desember terdapat pokja pengawasan kampanye dan penertiban APK yang harus segera dipersiapkan administrasinya dalam bentuk SK Tim Pokja dan laporan pengawasan tahapan kampanye, karena anggarannya sudah tersediaâ€, ungkapnya
Selanjutnya, disesi akhir pertemuan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota menyusun rencana aksi pengawasan tahapan kampaye Pemilu tahun 2024 yang diinventarisir dari usulan peserta yang hadir agar tidak terjadi irisan dengan kegiatan-kegiatan akhir tahun  di Kabupaten/Kota pada saat tahapan kampanye berlangsung.
Sejauh pemantauan Bawaslu Kaltara, di tahapan kampaye pada Pemilu kali ini memang sangat krusial dan harus diperhatikan karena akan banyak potensi terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh peserta Pemilu. Â Sehingga peran Bawaslu sebagai pengawas dalam pelaksanaan setiap tahapan yang berlangsung dipastikan memiliki pengetahuan dan pembacaan yang kritis terhadap regulasi dan norma yang berkenaan dengan kampanye demi terciptanya Pemilu berkualitas Pemilu damai tahun 2024. (ysr).
Penulis : Andi Yusril
Editor : Kyoto_R
