Cegah dan Lawan Politik Uang Bawaslu Nunukan Laksanakan Deklarasi

Nunukan- Optimalkan pengawasan menjelang hari pemungutan dan penghitungan suara pada pilkada tahun 2020 di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Bawaslu Kabupaten Nunukan melaksanakan kegiatan Deklarasi Desa Tolak dan Lawan Politik Uang yang di laksanakan di Desa Binusan Kabupaten nunukan.(19/11/2020). PLT bupati Nunukan dalam hal ini di wakili oleh Kabag pemerintahan Surais saat sambutannya mengatakan dengan dilaksanakannya kegiatan ini kami atas nama pemerintah kabupaten Nunukan mendukung dan mengapresiasi terkait dengan kegiatan ini agar dapat memberikan pendidikan dan pembelajaran untuk masyarakat agar dapat memilih calon pemimpin yang bersih tanpa adanya politik uang. Salain itu kami juga terus mengimbau kepada ASN yang ada di lingkungan pemerintahan kabupaten Nunukan untuk tidak ikut serta terlibat politik praktis sehingga dapat merugikan diri sendiri. Ujarnya. Sambungnya, kami juga mengimbau agar seluruh masyarakat desa Binusan menolak politik uang merupakan kewajiban dan keharusan. Tutupnya. "Kami akan ikut berpartisipasi dalam melawan dan menolak politik uang dalam pilkada tahun 2020 dan akan mengajak seluruh masyarakat desa binusan untuk turut serta dalam melakukan pengawasan untuk menolak dan lawan politik uang."ungkap kepala desa binusan Rudi Hartono Anggota Bawaslu kabupaten Nunukan Hariadi mengatakan dengan dilaksanakannya deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang di desa binusan akan menjadi keseriusan Bawaslu Nunukan dalam melakukan pencegahan politik uang dan ketika ada kedapatan maka Bawaslu akan menindak dan di peroses sesuai dengan regulasi yang ada. [caption id="attachment_1248" align="aligncenter" width="1280"] Fadliansyah Kordiv H2di Bawaslu Kaltara saat sambutan di acara deklarasi desa tolak dan lawan politik uang.[/caption] Hariadi juga mengatakan politik uang ini adalah perilaku yang merusak pesta demokrasi kita dan tindakan yang melawan hukum maka dengan dilaksanakannya deklarasi ini Bawaslu berharap kepada masyarakat desa Binusan untuk aktif melakukan pengawasan dan melaporkan ketika menemukan pelanggaran-pelanggaran yang ada di desa Binusan ini . Pungkasnya. Anggota Bawaslu Kaltara Fadliansyah saat menghadiri kegiatan Deklarasi ini juga mengatakan politik uang adalah perbuatan yang melanggar hukum, pemimpin yang terpilih dengan politik uang maka pemimpin itu adalah calon-calon koruptor artinya ketika kita memilih pemimpin yg melakukan politik uang maka kita terlibat langsung untuk memberi ruang para calon pemimpin ketika terpilih untuk melakukan tindakan yang tidak bermoral serta dapat merusak bangsa kita. Peserta yang hadir dalam kegiatan Deklarasi ini di hadiri oleh kepala Desa, ketua RT Binusan dan tokoh pemuda serta organasisi kepemudaan, Kejari, kapolres, Danlanal, koordinator Lembaga Adata Tidur, pemangku adat Tidung dan bulungan, tokoh agama desa binusan dan Tokoh masyarakat desa binusan. Penulis : Rizaldi Foto : Suhardi