Perkuat Kompetensi ASN, Bawaslu Kaltara Ikuti Klinik Jabatan Fungsional Nasional

Tanjung Selor – Guna memperkuat tata kelola aparatur, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mengikuti Klinik Jabatan Fungsional (Klinik JF) yang digelar oleh Bawaslu RI melalui Biro Sumber Daya Manusia (SDM) dan Umum pada Jumat (12/6/2026). Kegiatan yang berlangsung secara daring via Zoom Meeting ini diikuti oleh pengelola kepegawaian dan pejabat fungsional Bawaslu Provinsi serta Bawaslu Kabupaten/Kota se-Indonesia.

Bawaslu Kaltara berpartisipasi aktif bersama 813 peserta dari berbagai satuan kerja di seluruh Indonesia. Tingginya angka partisipasi ini mencerminkan antusiasme jajaran Bawaslu dalam memahami kebijakan terbaru terkait pengelolaan Jabatan Fungsional, khususnya yang berbasis Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan-RB) Nomor 1 Tahun 2023.

Mengusung tema “Jabatan Fungsional Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2023”, klinik ini bertujuan mendalami materi krusial seperti kedudukan, tanggung jawab, jenjang jabatan, hingga mekanisme pengusulan, pengangkatan, pemberhentian, serta pengangkatan kembali pejabat fungsional.

Narasumber dalam kegiatan tersebut menegaskan bahwa Jabatan Fungsional berfokus pada pelaksanaan tugas berbasis keahlian dan keterampilan tertentu demi mendukung capaian organisasi. Peserta juga dibekali pemahaman mengenai jalur pengangkatan JF, baik melalui pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, penyesuaian (inpassing), maupun promosi yang berbasis kompetensi dan kinerja.