Pimpinan Bawaslu Kaltara Kembali Temui BPK
|
Tarakan, Bawaslu Kaltara -Â Pimpinan Bawaslu Kaltara Koordinator Divisi SDMO lakukan studi banding pengelolaan JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) ke BPK Perwakilan Kalimantan Utara. Auditorium Kantor BPK. Senin (4/12) pagi tadi.
Sejumlah Anggota Bawaslu Kab/Kota se-Kaltara yang dipimpin oleh Anggota Bawaslu Provinsi Kaltara, Yakobus Malyantor Iskandar diterima oleh Kasubag Hukum BPK Kaltara, Agus Priantoro bersama sejumlah pegawai BPK, dan dilanjutkan pertemuan dan diskusi.
Dalam diskusi, Agus, menyampaikan bahwa pada tahun ini BPK membuat inovasi berupa Tanjik Hukum atau Pojok Hukum, yaitu sebuah portal yang dikelola oleh Subbag Hukum BPK Perwakilan Provinsi Kaltara yang didalamnya berisi daftar Peraturan Daerah/Kepala Daerah, kompilasi pendapat hokum, konsultasi hukum online, kriteria pemeriksaan dan legislasi.
“Konsultasi hukum hanya diperuntukkan bagi pelaksana BPK pada BPK perwakilan Provinsi Kaltara yang melaksanakan tugas dan fungsi pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerahâ€, ungkap Agus
Agus melanjutkan, “pertanyaan yang dapat diajukan adalah permasalahan hukum yang berkaitan dengan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah, tidak termasuk konsultasi atas konsep temuan pemeriksaan dan/atau permasalahan hukum yang bersifat rahasiaâ€, pungkasnya
Anggota Bawaslu Kaltara, Yakobus pun menyampaikan, kedatangan Bawalu Kaltara ke BPK adalah untuk melakukan studi banding JDIH dengan tujuan mempertahankan penghargaan sebagai pengelola JDIH terbaik yang pernah diraih Bawaslu Kaltara di tingkat nasional setahun yang lalu, disamping ingin selalu berkolaborasi dan mempererat komunikasi dengan BPK Perwakilan Kaltara.
Untuk diketahui, BPK meraih Penghargaan JDIHN Awards 2022 Terbaik I Kategori Lembaga Negara dan meraih penghargaan tersebut selama empat tahun berturut-turut dari Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia. Hal ini membuat Bawaslu Kaltara memandang penting untuk menelisik lebih dalam strategi dan langkah-langkah yang dilakukan BPK dalam pengelolaan JDIH hingga mencapai kesuksesan.
Penulis : Fahmi Umar, S.IP
Editor : Kyoto_R
“Konsultasi hukum hanya diperuntukkan bagi pelaksana BPK pada BPK perwakilan Provinsi Kaltara yang melaksanakan tugas dan fungsi pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerahâ€, ungkap Agus
Agus melanjutkan, “pertanyaan yang dapat diajukan adalah permasalahan hukum yang berkaitan dengan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah, tidak termasuk konsultasi atas konsep temuan pemeriksaan dan/atau permasalahan hukum yang bersifat rahasiaâ€, pungkasnya
Anggota Bawaslu Kaltara, Yakobus pun menyampaikan, kedatangan Bawalu Kaltara ke BPK adalah untuk melakukan studi banding JDIH dengan tujuan mempertahankan penghargaan sebagai pengelola JDIH terbaik yang pernah diraih Bawaslu Kaltara di tingkat nasional setahun yang lalu, disamping ingin selalu berkolaborasi dan mempererat komunikasi dengan BPK Perwakilan Kaltara.
Untuk diketahui, BPK meraih Penghargaan JDIHN Awards 2022 Terbaik I Kategori Lembaga Negara dan meraih penghargaan tersebut selama empat tahun berturut-turut dari Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia. Hal ini membuat Bawaslu Kaltara memandang penting untuk menelisik lebih dalam strategi dan langkah-langkah yang dilakukan BPK dalam pengelolaan JDIH hingga mencapai kesuksesan.
Penulis : Fahmi Umar, S.IP
Editor : Kyoto_R
