Presiden dan Pesan Strategis Dalam Rapat Konsolidasi Nasional Bawaslu Tahun 2022

Jakarta, Bawaslu Kaltara – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyampaikan beberapa pesan penting kepada peserta terundang dalam kegiatan Rapat Konsolidasi Nasional jajaran Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota tahun 2022 Hotel Bidakara Jakarta, Sabtu (17/12) Sore. Dalam kata sambutannya ia mengatakan, bahwa pengawasan Pemilu menempati posisi yang sangat sentral untuk membangun Pemilu yang berkualitas untuk membuat hasil Pemilu dipercaya oleh rakyat.  Sebagaimana perintah undang-undang harus mempersiapkan pemilihan serentak untuk Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD dan dilanjutkan pada Pilkada serentak pada tahun yang sama Pemilu dan Pilkada 2024. “ini akan menjadi pesta demokrasi terbesar dalam sejarah Pemilu di Indonesia dan mungkin terbesar di dunia karena dilaksanakan serentak dalam tahun yang sama dibandingkan dalam pemilu sebelumnya. Ini  akan menjadi pekerjaan yang sangat besar, hati-hati mengenai ini dan mungkin juga yang terberat. Kita juga harus ingat, hati-hati mengenai yang melibatkan jumlah pemilih yang sangat besar dengan rentang wilayah pemilihan yang luas dan kondisi geografis kita yang sangat beragam,” ungkapnya Jokowi mengingatkan, pengawasan harus dilakukan di semua tahapan Pemilu, seluruh prosesnya harus di awasi dengan sangat cermat, ditangani dengan sangat hati-hati untuk mewujudkan Pemilu yang berkualitas. “Dalam proses demokrasi kepercayaan adalah kunci. Kepercayaan adalah kunci penyelenggaraan Pemilu yang terpercaya. Pemilu yang terpercaya akan membuahkan sebuah legitimasi yang kuat. Ibarat pertandingan bola semua akan menerima dan mengakui hasil pertandingan jika prosesnya dilakukan secara adil dan berintegritas,” tegas Jokowi Presiden Indonesia dua periode itu memaparkan, terkait daftar pemilih tetap (DPT) selalu menjadi polemik dalam setiap pelaksanaan Pemilu, selalu menjadi bahan untuk menuding adanya kecurangan. DPT merupakan sesuatu yang sangat krusial karena mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan Pemilu yang berkualitas dan berintegritas. Sehingga demikian, Jokowi berharap besar kepada Bawaslu untuk benar-benar bekerja keras mengawasi proses penyusunan DPT, dan bersedia menerima laporan dari Bawaslu manakala ada pihak-pihak baik dari Pemerintah atau dari peserta Pemilu yang menghambat apalagi tidak kooperatif dalam masalah DPT. Ia menyadari bahwa penduduk Indonesia paling lemah berkaitan dengan data karena kondisi geografis Indonesia yang rentangnya sangat panjang dan beragam. Meski demikian, Bawaslu harus selalu hadir untuk memastikan proses Pemilu yang berjalan berpegang pada asasnya bebas dan rahasia serta jujur dan adil. Sementara itu, ia juga menekankan beberapa hal yang sangat penting, diantaranya :

1. Pemetaan potensi masalah dan kemungkinan-kemungkinan terjadinya pelanggaran,
2. Bawaslu dalam pemetaan potensi pelanggaran agar lebih mudah harus berjenjang, Bawaslu Pusat memetakan Provinsi, Provinsi memetakan Kabupaten/Kota, dan Kabupaten/Kota memetakan Kecamatan.
3. Melakukan perencanaan yang matang terkait pelanggaran tersebut dan jangan sampai ada yang terlewatkan.
4. Menyiapkan langkah-langkah pencegahan, mitigasi, antisipasi sebelum terjadinya pelanggaran. Jangan ketika terjadi pelanggaran baru dilakukan penanganannya.
5. Fokus pada upaya-upaya pencegahan.
6. Bawaslu tidak boleh diam atau pasif menunggu pengaduan atau laporan masyarakat, tetapi sejak dini mencegah terjadinya gesekan yang bisa menimbulkan benturan-benturan sosial, gesekan sekecil apapun segera selesaikan saat itu juga jangan tunggu membesar.

Sementara itu, Jokowi menyinggung tentang politik identitas, politisasi agama dan politik SARA adalah  sangat berbahaya ketika diberi ruang,  bisa menjadi peluang pihak lain untuk memecah belah keutuhan Bangsa dan Negara. Kemudian ia  menekankan kepada Bawaslu harus bekerja cepat dan responsif, tidak usah ragu dalam merespon dan meyelesaikan pengaduan masyarakat, cepat ditindak dan  selesaikan pelanggaran dengan tegas selama masih dalam koridor hukum yang berlaku. “hingar-bingar Pemilu tetap harus terasa sebagai bagian dalam kita berdemokrasi, ini penting sekali jangan sampai kita mengadakan Pemilu senyap, kelihatan nggak ada apa-apa. Menurut saya, kuncinya aturan main harus jelas dan disosialisasikan, kalau ada aturan main disosialisasikan jangan sampai yang dipanggil dia bisa mengelak,” terangnya Terkait pertisipasi masyarakat, bapak yang menjabat Kepala Daerah selalu sampai dua periode itu mengatakan, agar Bawaslu bisa melibatkan partisipasi masyarakat seluas-luasnya, gencarkan pendidikan politik, literasi dan partisipasi masyarakat untuk menjaga Pemilu yang berintegritas, Pemilu yang berkualitas. “partisipasi masyarakat ini akan mempermudah tugas Bawaslu. Pentingnya partisipasi masyarakat ini salah satunya dalam mengatasi praktik politik uang,  hati-hati banyak kejadian mengenai ini dan politik uang itu sudah menjadi penyakit di setiap Pemilu. Karena jika ini dibiarkan berlama-lama ini akan merusak demokrasi kita demokrasi Indonesia,” tutupnya Penulis : Humas Bawaslu Kaltara