Rahmat Bagja : Daftar Pemilih jadi masalah serius di Perbatasan.
|
Tarakan-Bawaslu Kaltara, Masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) diperbatasan jadi perhatian serius Bawaslu RI dalam Pelaksanaan Pemilu maupun Pilkada. Hal ini disampaikan Anggota Bawaslu RI, Rahmat Bagja saat menjadi narasumber Dialog Publik bertajuk Demokrasi di Perbatasan disela agenda Kunjungan Kerjanya Di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).
Wilayah Kaltara yang berbatasan langsung dengan Malaysia menjadi tantangan dalam mengkonkritkan Daftar Pemilih, dimana permasalahannya adalah masih terdapatnya Pemilih yang juga terdaftar sebagai warga negara Malaysia di Wilayah Perbatasan Kalimantan Utara.
Menurutnya, dari Pemilu ke Pemilu Daftar Pemilih ini merupakan permasalahan tetap bagi Penyelenggaran Pemilu, namun Rahmat Bagja Optimis permasalahan Daftar Pemilih ini perlahan-lahan ‘Benang Kusutnya’ mulai terurai “Buktinya, Daftar Pemilih dari Pemilu 2019 lalu juga pada Pemilihan Serentak Lanjutan 2020 semakin baikâ€. Ungkap Rahmat Bagja.
Keseriusan Bawaslu dalam menyelesaikan permasalahan Daftar Permilih ini merupakan usaha Bawaslu dalam menjaga Hak Pilih setiap warga negara diperbatasan.
Dekan Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, Yahya Ahmad Zein yang juga salah satu Narasumber dalam dialog publik tersebut. Menyampaikan adapun Tantangan Penyelenggara Pemilu di Perbatasan adalah merubah pemahaman masyarakat diperbatasan.
Kondisi saat ini masyarakat di Perbatasan, Adanya harapan masyarakat yang sangat besar terhadap kesejahteraan hidup dan Demokrasi yang baik namun disisi lain masyarakat menganggap bahwa partisipasi dalam pemilu tidak memiliki dampak terhadap kesejahteraan dan Berdemokrasi “Sedangkan Pemilu merupakan indikator paling besar dalam menentukan Demokrasi berjalan degan baik†Ungkapnya.
[caption id="attachment_1330" align="aligncenter" width="1152"]
Seluruh yamu undangan Dialog Publik Demokrasi di Perbatasan.[/caption]
Menurutnya, Merubah pemahaman Masyarakat ini merupakan Pekerjaan Besar bagi Penyelenggaran Pemilu khususnya Bawaslu, Bawaslu Perlu merancang model sosialisasi yang menyentuh seluruh elemen Masyarakat tentang pentingnya berperan aktif dalam Pemilu.
Ketua Bawaslu Kaltara, Suryani ditengah diskusi juga menyampaikan bahwa kesadaran Politik perempuan untuk berpolitik di Kalimantan Utara tidak dapat diremehkan. Keterlibatan Perempuan dalam berdemokrasi di Kalimantan Utara sangat meningkat, Bisa dilihat dari partisipasi Pemilih dalam Pemilu Tahun 2019 dan Pemilihan Serentak Lanjutan 2020. Bahkan di Wilayah Kaltara ini, yang menjadi Ketua DPRD Provinsi adalah Perempuan, begitu juga dengan Kepala Daerah di Kabupaten Nunukan yang terpilih juga Perempuan.  “Artinya Kesadaran Politik Perempuan di Kaltara cukup baik. tidak hanya sebagai "pelengkap" untuk memenuhi kuota 30 persen keterwakilan Perempuan.†Pungkasnya.
HUMAS BAWASLU KALTARA
Seluruh yamu undangan Dialog Publik Demokrasi di Perbatasan.[/caption]
Menurutnya, Merubah pemahaman Masyarakat ini merupakan Pekerjaan Besar bagi Penyelenggaran Pemilu khususnya Bawaslu, Bawaslu Perlu merancang model sosialisasi yang menyentuh seluruh elemen Masyarakat tentang pentingnya berperan aktif dalam Pemilu.
Ketua Bawaslu Kaltara, Suryani ditengah diskusi juga menyampaikan bahwa kesadaran Politik perempuan untuk berpolitik di Kalimantan Utara tidak dapat diremehkan. Keterlibatan Perempuan dalam berdemokrasi di Kalimantan Utara sangat meningkat, Bisa dilihat dari partisipasi Pemilih dalam Pemilu Tahun 2019 dan Pemilihan Serentak Lanjutan 2020. Bahkan di Wilayah Kaltara ini, yang menjadi Ketua DPRD Provinsi adalah Perempuan, begitu juga dengan Kepala Daerah di Kabupaten Nunukan yang terpilih juga Perempuan.  “Artinya Kesadaran Politik Perempuan di Kaltara cukup baik. tidak hanya sebagai "pelengkap" untuk memenuhi kuota 30 persen keterwakilan Perempuan.†Pungkasnya.
HUMAS BAWASLU KALTARA
