Sinkronkan Data Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kaltara Gelar Rapat

Tanjung Selor - Pemilihan Kepala Daerah secara serentak yang di laksanakan pada tahun 2020 di Provinsi Kalimantan Utara berjalan dengan aman dan damai kemudian berdasarkan data yang di peroleh hasil penanganan pelanggaran Bawaslu Se-kaltara pada masa tahapan secara keseluruhan, Temuan Pelanggaran 47 kasus dan bukan pelanggaran 11 kasus kemudian dari Laporan Pelanggaran 9 kasus dan bukan pelanggaran 25 kasus Bawaslu Se-kaltara juga menangani pelanggaran Etik 5 kasus, pelanggaran Administrasi 25 kasus, pelanggaran pidana 5 kasus dan pelanggaran hukum lainnya 10 kasus. (23/8/2021). Rapat tersebut juga sebagai bahan evaluasi dan meminta masukan terkait dengan penanganan pelanggaran yang di tangani oleh Bawaslu Kabupaten/Kota. Ketua Bawaslu Kaltara Suryani, dalam hal ini juga bertindak sebagai Koordinator divisi Penanganan Pelanggaran mengatakan, dengan dilaksanakannya rapat ini kami (Bawaslu) berharap dapat memetakan kendala-kendala selama penanganan pelanggaran yang di tangani oleh Bawaslu kabupaten/kota.ucapnya Lanjutnya, dengan memetakan kendala penanganan pelanggaran selama tahapan Pilkada kemaren kami juga (Bawaslu Provinsi) meminta masukan dan solusi terkait dengan penanganan pelanggaran masing-masing kabupaten/kota, karena dalam penanganan pelanggaran ini bukan cuman 1 kasus saja melainkan ada beberapa seperti tindak pidana, rekomendasi, kode etik, administrasi, dan pelanggaran hukum lainnya. Hasil dari rapat ini juga akan kita sampaikan kepada Bawaslu RI dan juga sebagai persiapan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang ada di Kaltara kemungkinan-kemungkinan terjadinya pelanggaran di Pemilu dan Pemilihan secara serentak di tahun 2024 mendatang, tutupnya. Rapat tersebut di laksanakan di sekretariat Bawaslu kaltara dan hadiri oleh kordinator divisi Penanganan pelanggaran dan staf yang membidangi divisi tersebut. By humas Bawaslu Kaltara