Genjot Pencapaian Realisasi. Bawaslu Kaltara Rakor Langkah-Langkah Akhir Tahun.
|
Tarakan, Bawaslu Kaltara - Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi yang berfokus pada pengelolaan keuangan dan peningkatan kapasitas SDM Pengelola Keuangan. Hotel Duta Tarakan. Selasa (1/11)
Kegiatan Rakor dimaksudkan dalam rangka akuntabilitas dan transparansi Pertangggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dikelola guna menunjang kegiatan-kegiatan substansi oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara, mengingat sudah memasuki triwulan IV tahun anggaran 2022.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bawaslu Kaltara Kristianico, menyampaikan bahwa kegiatan ini diinisiasi sebagai sebuah program diantaranya untuk Peningkatan sumber daya manusia bagi pejabat perbendaharaan dan staf operator Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota,.
“kegiatan rakor ini sebagai persiapan langkah-langkah yang dibutuhkan dalam penyampaian pengelolaan laporan keuangan akhir tahun dan juga meyepakati bagaimana strategi percepatan penyerapan anggaran di lingkungan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.†Ungkapnya
Sebagaimana diketahui dalam kegiatan ini sejatinya dibuka langsung oleh Ketua Bawaslu Provinsi Kaltara, karena berhalangan hadir dan sedang mengikuti giat teknis di luar kota maka diwakili oleh pejabat struktural yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bawaslu Kaltara.
Dalam kegiatan ini terundang diantaranya para pejabat struktural Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara, Ketua dan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota serta para staf operator Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Lebih lanjut, pelaksanaan rakor dianggap urgent karena merupakan bagian dari upaya Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara untuk meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan diwilyah Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota, terwujudnya akuntabilitas, dan transparansi penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN serta meningkatkan pengetahuan sumber daya manusia terkhusus dilingkungan pengelola keuangan juga sebagai bentuk kesiapan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk menghadapi pemeriksaan / review oleh lembaga pemeriksa keuangan / pengawas internal Bawaslu.
Kegiatan yang dilangsungkan selama 3 hari tersebut ada beberapa narasumber eksternal yang menyampaikan materi atau sosialisasi diantaranya, Kepala Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Tanjung Selor Agus Setiawan, menyampaikan materi tentang perpajakan. Sedangkan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sartika dan kyo, menyampaikan materi secara panel tentang Langkah-langkah pengeleolaan keuangan akhir tahun.
Dari keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan tersebut diharapkan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di lingkungan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Kaltara dapat memperoleh kepercayaan publik dalam akuntabilitas dan transparansi. Terlebih lagi dapat mengejar target Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pemeriksaan keuangan Tahun anggaran 2022.
Penulis : Humas Bawaslu Kaltara
“kegiatan rakor ini sebagai persiapan langkah-langkah yang dibutuhkan dalam penyampaian pengelolaan laporan keuangan akhir tahun dan juga meyepakati bagaimana strategi percepatan penyerapan anggaran di lingkungan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.†Ungkapnya
Sebagaimana diketahui dalam kegiatan ini sejatinya dibuka langsung oleh Ketua Bawaslu Provinsi Kaltara, karena berhalangan hadir dan sedang mengikuti giat teknis di luar kota maka diwakili oleh pejabat struktural yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bawaslu Kaltara.
Dalam kegiatan ini terundang diantaranya para pejabat struktural Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara, Ketua dan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota serta para staf operator Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Lebih lanjut, pelaksanaan rakor dianggap urgent karena merupakan bagian dari upaya Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara untuk meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan diwilyah Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota, terwujudnya akuntabilitas, dan transparansi penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN serta meningkatkan pengetahuan sumber daya manusia terkhusus dilingkungan pengelola keuangan juga sebagai bentuk kesiapan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk menghadapi pemeriksaan / review oleh lembaga pemeriksa keuangan / pengawas internal Bawaslu.
Kegiatan yang dilangsungkan selama 3 hari tersebut ada beberapa narasumber eksternal yang menyampaikan materi atau sosialisasi diantaranya, Kepala Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Tanjung Selor Agus Setiawan, menyampaikan materi tentang perpajakan. Sedangkan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sartika dan kyo, menyampaikan materi secara panel tentang Langkah-langkah pengeleolaan keuangan akhir tahun.
Dari keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan tersebut diharapkan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di lingkungan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Kaltara dapat memperoleh kepercayaan publik dalam akuntabilitas dan transparansi. Terlebih lagi dapat mengejar target Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pemeriksaan keuangan Tahun anggaran 2022.
Penulis : Humas Bawaslu Kaltara
