MK Gelar Sidang Sengketa Pileg 2024 Dari Bawaslu Kaltara

Tanjung Selor, Bawaslu Kaltara _ Sidang sengketa hasil pemilihan legislatif (Pileg) 2024 untuk Provinsi Kaltara telah mulai di gelar oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dan Bawaslu Kaltara sebagai salah satu pihak pemberi keterangan dari Bawaslu. Agenda pemeriksaan pendahuluan akan di gelar pada 29 April–3 Mei 2024 di Gedung MK, Jakarta Pusat. Bawaslu Kaltara dalam Mahkamah Konstitusi akan menggelar sengketa Pileg dalam perkara yang diajukan oleh Hj. SRI SULARTININGSIH, S.I.Kom., M.I.Kom., yang memberikan kuasanya kepada J. Jhon Lamalo, S.H., dkk, ; yang kedua, sengketa yang diajukan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang memberikan kuasanya kepada Darmadi; dan ketiga, sengketa yang diajukan Partai Bulan Bintang (PBB) yang memberikan kuasanya kepada MUHAMMAD FAJRIN. Secara total, MK akan menggelar sidang bagi 297 perkara sengketa hasil Pileg 2024., dan mengagendakan sidang untuk 81 perkara sengketa yang sama dengan acara serupa yakni pemeriksaan pendahuluan. Kamis (2/5/2024) Mengutip laman resminya yakni MKRI, jadwal sidang PHPU Pileg 2024 yang digelar hari ini (29/04) adalah pemeriksaan pendahuluan. Saat sidang pemeriksaan pendahuluan, hakim MK akan memeriksa kelengkapan berkas yang diajukan pemohon. Dalam sidang pendahuluan PHPU Pileg 2024 ini, ada dua jenis pemohon yang diajukan ke MK, yakni atas nama partai politik (parpol) dan perorangan. Sesuai jadwal, para hakim MK akan menyelesaikan sengketa PHPU Pileg 2024 untuk DPRD kota/kabupaten, provinsi, hingga DPR RI. Saat sidang, setidaknya terdapat tiga hakim MK yang mengurus setiap sidang PHPU Pileg. Adapun sidang perkara hasil Pileg 2024 tersebut MK di beri waktu untuk menyelesaikan perkara paling lama 30 hari kerja sejak perkara di catat dalam buku registrasi perkara konstitusi elektronik (e-BRPK). Sementara itu, berdasarkan Peraturan MK (PMK) No. 1/2024, MK akan memutus perkara sengketa Pileg 2024 paling lambat pada 10 Juni 2024 mendatang. Reporter : Fahkmi Umar, S.Ip Editor : Kyoto_R