Bawaslu Kaltara Monitoring Penguatan Kelembagaan Bawaslu Nunukan: Fokus pada Strategi Pengawasan Pemilu di Perbatasan
|
Nunukan, 15 September 2025 – Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara menghadiri sekaligus melakukan monitoring kegiatan Penguatan Kelembagaan yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Nunukan dengan tema “Proyeksi Strategis Pengawasan dalam Menghadapi Pemilu Nasional dan Lokal di Daerah Perbatasan.â€
Ketua Bawaslu Kaltara, Yakobus, dalam sambutannya menyampaikan pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan Bawaslu di wilayah perbatasan. Ia juga secara resmi membuka kegiatan tersebut. Hadir pula Anggota Bawaslu Kaltara Donny, selaku Koordinator Wilayah Kabupaten Nunukan, yang turut memberikan sambutan. Selain itu, Anggota Bawaslu Kaltara Herry Fitrian juga tampak hadir dalam kegiatan tersebut.
Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber dalam forum bertajuk “Bawaslu Mendengarâ€. Di antaranya Tenaga Ahli Komisi II DPR RI, Kadri Yusuf Afandi, akademisi Sulaiman, serta Ketua Bawaslu Kabupaten Nunukan, Moch. Yusran.
Dalam sambutannya, Koordinator Bawaslu Nunukan, Doni S.Th, menegaskan bahwa kesiapan kelembagaan menghadapi pemilu menjadi tantangan penting, terutama setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu nasional dan lokal.
[caption id="attachment_3308" align="aligncenter" width="1040"]
foto Doni S.Th, dalam sambutannyan, menegaskan bahwa kesiapan kelembagaan menghadapi pemilu menjadi tantangan penting, terutama setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu nasional dan lokal.[/caption]
“Transisi ini membutuhkan perencanaan matang. Bawaslu harus profesional, transparan, dan akuntabel. Sinergi lintas pihak serta partisipasi masyarakat menjadi kunci menjaga demokrasi di Nunukan,†ujarnya.
Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kaltara menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi, kolaborasi, dan pengawasan yang strategis, khususnya di daerah perbatasan yang memiliki tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan pemilu.
Sementara Ketua Bawaslu Nunukan Mochammad Yusran menekankan strategi penguatan kelembagaan dan pengawasan partisipatif di daerah perbatasan.
Forum ini dinilai strategis untuk mempersiapkan pengawasan pemilu dalam konteks perubahan regulasi. Kehadiran lintas sektor mulai dari pemerintah, DPRD, TNI–Polri, kejaksaan, KPU, hingga tokoh masyarakat menunjukkan dukungan bersama dalam memperkuat demokrasi di Kabupaten Nunukan.
(Ysr)
foto Doni S.Th, dalam sambutannyan, menegaskan bahwa kesiapan kelembagaan menghadapi pemilu menjadi tantangan penting, terutama setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu nasional dan lokal.[/caption]
“Transisi ini membutuhkan perencanaan matang. Bawaslu harus profesional, transparan, dan akuntabel. Sinergi lintas pihak serta partisipasi masyarakat menjadi kunci menjaga demokrasi di Nunukan,†ujarnya.
Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kaltara menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi, kolaborasi, dan pengawasan yang strategis, khususnya di daerah perbatasan yang memiliki tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan pemilu.
Sementara Ketua Bawaslu Nunukan Mochammad Yusran menekankan strategi penguatan kelembagaan dan pengawasan partisipatif di daerah perbatasan.
Forum ini dinilai strategis untuk mempersiapkan pengawasan pemilu dalam konteks perubahan regulasi. Kehadiran lintas sektor mulai dari pemerintah, DPRD, TNI–Polri, kejaksaan, KPU, hingga tokoh masyarakat menunjukkan dukungan bersama dalam memperkuat demokrasi di Kabupaten Nunukan.
(Ysr)
